Upaya Normalisasi Ciliwung untuk Atasi Banjir
Sungai Ciliwung dok.antara
JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat akan bersinergi untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta dan sekitarnya melalui normalisasi Sungai Ciliwung.
“Normalisasi Sungai Ciliwung ini dilakukan demi menjaga ekosistem serta mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengutip laman Berita Pemprov DKI Jakarta.
Adapun Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal menjalankan normalisasi Sungai Ciliwung.
Nusron mengatakan, bakal memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari Pengadegan hingga Rawajati. Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.
“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.
Ia menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025.
“Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN disepakati untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung.
“Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan,” kata Pramono.
Pramono mengatakan, dalam proses normalisasi, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.
“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono.
Pramono melanjutkan, penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.
“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.
