Sri Mulyani Ungkap Penyebab Melambatnya Realisasi Pendapatan Negara
dok.kemenkeu
JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini. Nilai tersebut mengalami perlambatan Realisasi pada Januari dan Februari.
“Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” kata Sri Mulyani, mengutip laman Kementerian Keuangan.
Adapun realisasi postur APBN hingga akhir Februari 2025 disebut masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar pada Kamis (13/3/2025).
Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp 240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp 187,8 triliun (8,6 persen dari target) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 52,6 triliun (17,5 persen dari target). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp 76,4 triliun atau 14,9 persen dari target APBN.
Sri mengatakan, bahwa pola realisasi Pendapatan Negara tetap sama dari tahun ke tahun dengan realisasi Januari dan Februari yang mengalami penurunan.
Menurut dia, penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21. Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Kendati demikian disebutkan pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.
Dari sisi belanja, APBN mencatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp 83,6 triliun (7,2 persen dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp 127,9 triliun (8,3 persen dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp 136,6 triliun atau 14,9 dari target.
“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun jadi ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” kata dia.
