Raja Yordania: Pengakuan Hak Rakyat Palestina Kunci Stabilitas Regional

AMMAN — Raja Yordania Abdullah II mengatakan pada Rabu (12/2/2025) bahwa pengakuan hak-hak sah rakyat Palestina dan penerapan solusi dua negara adalah kunci untuk mencapai stabilitas regional.

Sebelumnya Raja mengadakan dua pertemuan terpisah di Kongres Amerika Serikat (AS) di Washington, yang dihadiri oleh Putra Mahkota Hussein bin Abdullah. Menurut pernyataan pengadilan kerajaan, Raja Abdullah menegaskan kembali terkait hak-hak rakyat Palestina.

“Stabilitas regional tidak dapat dicapai tanpa memenuhi hak-hak sah rakyat Palestina dan pembentukan negara merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata dia, dilansir Anadolu Agency.

Dalam pernyataan tersebut, pembahasan juga membahas kemitraan strategis antara Yordania dan AS dan cara-cara untuk memperluas kerja sama bilateral.

“Mempertahankan gencatan senjata Gaza dan meningkatkan upaya internasional untuk meningkatkan respons kemanusiaan” sebutnya.

Di samping itu, ia juga memperingatkan konsekuensi serius dari eskalasi Israel di Tepi Barat, aktivitas permukiman, dan pelanggaran tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.

Adapun Yordania dan Mesir menghadapi tekanan AS yang meningkat untuk menerima warga Palestina. Hal ini terjadi setelah Presiden AS, Donald Trump menyerukan perebutan kendali atas Gaza dan relokasi warga Palestina. Adalah sebuah gagasan yang ditolak keras oleh warga Palestina dan para pemimpin Arab.

Saat menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih, Trump mengatakan pada Selasa (11/2/2025) bahwa ia akan mengambil alih Gaza di bawah otoritas AS dan mengembangkannya menjadi hotel, gedung perkantoran, dan infrastruktur lainnya.