PM India Desak Netanyahu Lakukan Gencatan Senjata
Perdana Menteri India Narendra Modi dok.anadoluagency
NEW DELHI — Perdana Menteri, India Narendra Modi menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (16/8/2024) untuk melaksanakan gencatan senjata di Jalur Gaza. Modi mendesak de-eskalasi situasi di Timur Tengah selama percakapan telepon dengan Netanyahu.
“Kami membahas situasi terkini di Asia Barat. Menekankan perlunya de-eskalasi. Menegaskan kembali seruan kami untuk gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan,” kata perdana menteri India, dilansir dari laman Anadolu Agency. Sementara India menyebut Timur Tengah sebagai Asia Barat.
Adapun negosiasi gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang difasilitasi oleh Qatar, Amerika Serikat (AS), dan Mesir, sedang berlangsung di ibu kota Qatar. Para pejabat akan bertemu lagi di Kairo sebelum akhir pekan depan, dengan harapan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza, menurut pernyataan bersama oleh Mesir, Qatar, dan AS pada Jumat.
Di samping itu Israel telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza semenjak serangan Oktober lalu oleh Hamas.
Semenjak itu, serangan Israel terhadap daerah kantong itu telah menewaskan lebih dari 40 ribu warga Palestina.
Di sisi lain Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Kamis (15/8/2024) mengutuk kekerasan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan, hampir 130 orang telah wafat setiap hari semenjak 7 Oktober.
“Rata-rata, sekitar 130 orang wafat setiap hari di Gaza selama 10 bulan terakhir. Skala penghancuran rumah, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah oleh militer Israel sangat mengejutkan,” kata Turk.
Turk menekankan bahwa situasi yang tak terbayangkan di daerah kantong terkepung itu sebagian besar disebabkan oleh kegagalan berulang tentara Israel untuk mematuhi aturan perang. Dia juga mencatat pentingnya melindungi warga sipil, properti sipil, dan infrastruktur sebagaimana yang digariskan oleh hukum humaniter internasional (IHL).
“Kantor kami telah mendokumentasikan pelanggaran serius IHL oleh militer Israel dan kelompok bersenjata Palestina, termasuk sayap bersenjata Hamas,” kata dia.
