Mitigasi Megathrust, BMKG Diminta Tambah Alat Sensor Gempa
Megathrust dok.bmkg
JAKARTA — Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan usulan dan saran komisi V DPR RI. Adalah dengan menambah alat sensor gempa bumi dan tsunami, melakukan sosialisasi untuk evakuasi di daerah-daerah pantai, melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa megathrust.
“Meningkatkan jumlah personil khususnya di daerah yang rawan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka melakukan upaya penyelamatan saat terjadi bencana,” kata Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024), dikutip dari laman DPR RI.
Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk menyesuaikan lokasi pagu anggaran tahun 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI. Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini, Komisi V mendorong Basarnas untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan potensi SAR untuk mendukung penyelamatan dan evakuasi dalam operasi SAR.
Adapun terkait dengan usulan penambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 1,265 Triliun dari BMKG dan usulan BNPP/Basarnas sebesar 1,19 triliun, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan kenaikan tersebut sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di DPR RI.
Sementara BMKG terus meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi serta tsunami dalam RDP dengan Komisi V DPR RI. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dengan agenda utama membahas capaian kinerja, serta dukungan terhadap operasional dan peningkatan kualitas kelembagaan BMKG pada 2024.
Dwikorita Karnawati, bersama Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan BMKG hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Dalam pemaparannya, Dwikorita menegaskan bahwa BMKG berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan serapan anggaran yang telah dialokasikan guna memperkuat layanan publik, terutama dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat.
BMKG juga mendapat apresiasi dari Komisi V atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Capaian ini menjadi bukti konkret pengelolaan keuangan BMKG yang transparan dan akuntabel. Namun, Dwikorita menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja BMKG.
Dwikorita menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI untuk BMKG dalam memperluas jangkauan layanannya. Salah satu fokus utama adalah penambahan sensor gempabumi dan tsunami di wilayah-wilayah rawan bencana.
Selain itu, BMKG juga akan terus melakukan edukasi terkait mitigasi bencana melalui program Sekolah Lapang. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dengan memanfaatkan produk informasi BMKG serta memberikan pengetahuan praktis tentang cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami.
“Kami ingin masyarakat lebih siap dan tanggap terhadap potensi bencana. Program Sekolah Lapang menjadi sarana efektif bagi kami untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada masyarakat di daerah rawan,” kata Dwikorita.
Dengan berbagai langkah ini, BMKG berharap dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata berupa informasi MKG yang akurat di Indonesia.
