Menkominfo Ajukan Penambahan Anggaran Rp 12,3 Triliun
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dok.kominfo
JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 Triliun. Sementara transformasi digital menjadi agenda prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” kata dia dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurut Menteri Budi Arie Pagu Indikatif Kementerian Kominfo 2025 turun sebanyak 50,12 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. “Di mana anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp 7,7 Triliun, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp 2.157.534.616.000, PNBP sebesar Rp1.206.122.619.000, BLU sebesar Rp3.582.000.000.000, dan PLN sebesar Rp773.250.158.000,” ucapnya.
Menkominfo menekankan komitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital. Menurut dia, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat
“Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik,” kata Budi Arie.
Adapun Rapat Kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI membahas dua agenda utama yakni Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo Tahun 2025.
Dalam raker, Menkominfo Budi Arie didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direkur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hary Budiarto, dan Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto. Hadir pula pimpinan lembaga kuasi Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.
