Ma’ruf Dorong Kontribusi Ekonomi Syariah
JAKARTA — Pengembangan ekonomi hijau untuk menunjang transisi energi rendah karbon telah menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendorong kontribusi ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau.
“Ke depan, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029,” ungkap Ma’ruf dikutip dari laman Sekretariat Negara.
Kontribusi tersebut, menurut Wapres, dapat berupa skema pembiayaan keuangan syariah yang digunakan untuk program ekonomi rendah karbon (green financing).
“Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf meminta kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum diskusi ekonomi syariah tersebut agar menggali potensi sumber dan mekanisme pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk membiayai program transisi energi berkelanjutan.
“Pembahasan hari ini agar menyentuh langkah konkret terkait pembiayaan bisnis energi dengan tetap memperhatikan prinsip syariah yang sesuai,” kata Ma’ruf.
Sebelumnya, Komisaris NTCORP Nurdin Tampubolon mengatakan bahwa forum ini diselenggarakan oleh Nusantara TV dengan tujuan mendukung strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Forum ini sebagai forum diskusi dan pembelajaran konsep ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Ini termasuk dalam mendukung transisi energi menuju ekonomi rendah karbon,” ungkap Nurdin.
Ia juga mengatakan bahwa sebelum forum ini, pada Februari lalu Nusantara TV telah menyelenggarakan program Nusantara Sustainability for Environment/Nature Forum dengan topik Embracing Human and Environment in Harmony.
Adapun peserta yang ikut hadir pada acara ini merupakan pemangku kepentingan yang peduli terhadap keseimbangan antara keuangan syariah dan keberlanjutan juga mengikuti sesi diskusi dan pemaparan dari berbagai sumber, antara lain Direktur Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti, Ketua Lembaga Bahtsul Masali PBNU Mahbub Ma’afi dan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh.