Lima Program Disiapkan Komdigi Dukung Pilkada Damai
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024
JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan dukungan komunikasi publik melalui Kampanye Pilkada Damai 2024 yang berlangsung pada Rabu (27/11/2024). Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan ada lima program dalam Kampanye Pilkada Damai 2024 meliputi SMS Blast dan Ekosistem Media Digital, Monitoring dan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Dukungan Logistik, Pengamanan Ruang Digital dan Komunikasi Publik.
“Beberapa upaya untuk mendukung Kampanye Pilkada Damai tidak hanya SMS Blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi penyampaian imbauan Pilkada Damai,” kata dia dikutip dari laman Komdigi.
Menurut Meutya Hafid, Kementerian Komdigi memiliki tanggung jawab memastikan layanan telekomunikasi berjalan baik selama rangkaian Pilkada Serentak 2024.
“Komdigi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memitigasi gangguan terhadap frekuensi radio untuk komunikasi dan kebutuhan pengamanan,” kata dia.
Selain itu, Kementerian Komdigi mendukung layanan logistik melalui PT Pos Indonesia untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada.
“Seperti penyiapan gudang pengangkutan sistem tracking yang terhubung ke sistem Komisi Pemilihan Umum, platform pengiriman logistik Pemilu, dan dashbord untuk monitoring distribusi logistik Pemilu secara realtime,” ucap Menkomdigi.
Meutya Hafid juga menekankan pengamanan ruang digital dengan terus melakukan penanganan konten negatif seperti misinformasi, hoaks hingga ujaran kebencian yang tersebar selama rangkaian Pilkada.
“Ditempuh dengan patroli siber terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut,” kata dia.
Kementerian Komdigi juga melaksanakan komunikasi publik agar berlangsung damai melalui media elektronik, online, dan cetak tapi juga forum tatap muka.
“Dukungan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memastikan bahwa setiap pemilih mendapat informasi yang cukup,” ucap Meutya.
Sementara Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingkat partisipasi pemilih Indonesia pada saat Pemilu 2024 yang berada di atas 80 persen. Menurut dia, hal itu tak perlu dibanggakan, mengingat angka partisipasi tersebut bisa saja direkayasa. Sehingga, tingginya angka partisipasi pemilih di Pemilu tidak mencerminkan angka sebenarnya.
“Boleh jadi itu pemilih fiktif yang ikut dicoblos, boleh jadi. Karena di negara manapun saya kira negara yang benar-benar demokrasinya berkualitas itu partisipasinya 70 persen ke bawah,” kata dia, dikutip dari laman DPR RI.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sultra sebesar Rp 1,3 Triliun dengan jumlah DPT sebanyak 1,8 juta orang.
“Tapi, dari informasi yang kita peroleh geografi Sultra ini sulit karena 70 persen kepulauan itu yang mungkin menjadi rasional hingga biayanya tinggi. Maka ini tantangan untuk penyelenggara pilkada di Sultra, mudah-mudahan kualitasnya lebih baik karena anggarannya relatif tinggi,” ucapnya.
