Harapan Ahmed al-Sharaa untuk Masa Depan Suriah
Pemimpin de facto Suriah, yang juga pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa dok.saudigazette
DAMASKUS — Pemimpin de facto Suriah, yang juga pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa mengatakan, negaranya kelelahan karena perang dan tidak menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau Barat. Ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.
“Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi harus dicabut karena sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata dia dilansir dari Saudi Gazette.
Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua pekan lalu. HTS merupakan kelompok dominan dalam aliansi pemberontak. Dia sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani.
Ia mengatakan, HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris. Kelompok ini ditetapkan sebagai salah satu kelompok teroris oleh PBB, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Inggris, di antara banyak kelompok lainnya, karena kelompok ini dimulai sebagai kelompok pecahan al-Qaeda, yang memisahkan diri pada 2016.
Baca juga: Jatuhnya Rezim Bashar Al-Assad
Ahmed Al-Sharaa mengatakan, HTS bukanlah kelompok teroris. Dia mengatakan, tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil. Bahkan, mereka menganggap diri mereka sebagai korban kejahatan rezim Assad.
Dia membantah bahwa dia ingin mengubah Suriah menjadi versi Afghanistan. Sharaa mengatakan, kedua negara itu begitu berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Menurut dia, di Suriah ada pola pikir yang berbeda.
Sharaa mengatakan, dia percaya pada pendidikan untuk wanita. “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai oleh pemberontak semenjak 2011.
“Saya pikir persentase wanita di universitas lebih dari 60 persen,” lanjutnya.
Dia juga ditanya terkait konsumsi alkohol akan diizinkan atau tidak. “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu masalah hukum,” kata dia.
Ia melanjutkan, bahwa akan ada komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan, dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum.
Sharaa disebut bersikap santai selama wawancara. Dia mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kelompoknya tidak melepaskan diri dari masa lalu ekstremisnya.
Tindakan para penguasa baru dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana cara memerintah Suriah.
