Gibran Dorong Pilkada Damai
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 dok.setneg
JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan di Area Selatan Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
“Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Justru itu yang mendewasakan demokrasi kita,” kata Gibran dikutip dari laman Sekretariat Negara.
Gibran menyampaikan pesan Presiden bahwa sebagai negara besar Indonesia memiliki banyak keberagaman, salah satunya keberagaman pendapat dan pilihan politik. Untuk itu, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan pemersatu khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024.
Gibran mengimbau agar pesan damai tersebut terus disosialisasikan kepada masyarakat. Ia juga berharap Bawaslu sebagai garda terdepan dapat menjaga integritas dan transparansi pelaksanaan Pilkada.
“Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses Pilkada ini mulai dari pencoblosan, proses perhitungan, sampai penetapan. Jika ada sengketa Pemilu, pastikan semua pihak mendapatkan haknya,” kata Gibran.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga dalam aspek keamanan siber.
Eko menyampaikan di tengah meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada, muncul berbagai kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat mengganggu stabilitas Pilkada.
“Berdasarkan laporan BSSN tahun 2023, tercatat peningkatan serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis pemerintah, termasuk sektor pemilu sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Eko.
Data ini mengindikasikan perlunya upaya antisipatif yang komprehensif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.
Beberapa acaman siber yang berpotensi mengganggu Pilkada Serentak Tahun 2024 di antaranya dapat berupa serangan Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, penyebaran berita hoaks, misinformasi dan disinformasi.
