Daftar Kementerian Terdampak Efisiensi Anggaran

JAKARTA — Pada awal tahun ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pemerintahannya. Terdapat beberapa kementerian dan Badan yang akhirnya disetujui oleh DPR untuk dilakukan efisiensi.

Komisi V DPR RI menyetujui langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Rabu (12/2/2024). Persetujuan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Adapun alokasi anggaran kementerian yang mengalami efisiensi sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum: Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun (efisiensi Rp81,38 triliun).
2. Kementerian Perhubungan: Dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun (efisiensi Rp17,87 triliun).
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun (efisiensi Rp3,66 triliun).
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun (efisiensi Rp1,03 triliun).
5. Kementerian Transmigrasi: Dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar (efisiensi Rp 47,39 miliar).
6. BMKG: Dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun (efisiensi Rp1,42 triliun).
7. BNPP/Basarnas: Dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,01 triliun (efisiensi Rp486 miliar).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa kementerian-kementerian terkait harus tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah terbangun.

Selain itu, Komisi V meminta mitra kerjanya untuk menjamin kelangsungan proyek yang sudah selesai proses tender, terutama infrastruktur mendesak yang berdampak besar terhadap perekonomian. Keberlanjutan pemanfaatan anggaran pun harus dilakukan dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, serta akuntabel.

“Yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat harus tetap terjamin. Jika ada yang belum terakomodasi, harus diusulkan kembali ke pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan,” kata Lasarus dikutip dari laman DPR RI.

Lasarus mengingatkan pada Kementerian Perhubungan pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran. Ia menekankan bahwa kondisi jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Saya mengkhawatirkan pergerakan masyarakat yang sangat besar menjelang mudik. Jika kondisi jalan tidak terjaga dengan baik, ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan,” kata dia.

Sementata Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, pihaknya mengoptimalkan penggunaan pagu anggaran Kemenhub Tahun 2025 untuk tiga program atau kebutuhan prioritas menyusul adanya efisiensi anggaran.

“Pagu anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis,” kata Suntana dikutip dari laman Kantor Berita Antara.