Badai PHK dan Anggaran HUT RI yang Membengkak
Duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa dari Jakarta ke IKN dok.setneg
JAKARTA — Tahun ini HUT RI ke-79 akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dengan tambahan anggaran Rp 34 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara ekonomi masyarakat disebut tidak dalam keadaan baik, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani mengkritik tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran HUT ke-79 RI sebagai kewajaran. Presiden Joko Widodo lantas menjelaskan membengkaknya anggaran tersebut lantaran peringatan HUT RI tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.
“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty Prasetiyani dikutip dari laman DPR RI.
Di samping itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan untuk peringatan HUT RI di IKN telah disiapkan anggaran sebesar Rp87 miliar. Anggaran ini naik dibandingkan upacara HUT RI di Jakarta tahun lalu sebesar Rp53 miliar.
Pemerintah mengakui membengkaknya anggaran tersebut karena terbatasnya infrastruktur di IKN. Hal itu membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.
“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran?!,” kata Netty.
Menurut Netty, jika pemerintah peka maka seharusnya bisa memberikan fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi. “Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?” kata Politisi Fraksi PKS itu.
Adapun Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024. “Contohnya, sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pelambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja, bahkan penutupan pabrik. Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” ungkap Netty.
Netty yang juga anggota Komisi IX itu juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif. “Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” kata dia.
Menurut Netty kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan. Netty juga meminta pemerintah transparan agar total anggaran pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI dapat dibuka ke publik, termasuk biaya acara di IKN.
“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna. Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” kata dia.
Sementara Jokowi menilai kenaikan anggaran Upacara HUT Ke-79 RI merupakan sebuah hal yang wajar karena diselenggarakan di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka, Jakarta.
“Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat,” kata Jokowi dikutip dari laman kantor berita Antara.
Presiden menjelaskan bahwa penyelenggaraan Upacara HUT RI pada tahun ini diselenggarakan di dua tempat karena ada masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Namun demikian, Presiden menekankan bahwa naiknya anggaran penyelenggaraan upacara HUT RI pada tahun ini bukan lompatan yang tinggi, namun masih dalam tahap wajar. Jokowi menyebut anggaran upacara tersebut berasal dari Kementerian Sekretariat Negara.
“Tapi kan bukan lompatan yang, saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg,” kata Jokowi.
