Arab Saudi Serukan Penghentian Operasi Militer Israel
TEHERAN — Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed Al-Khereiji menyerukan penghentian segera operasi militer Israel di Palestina. Dia mengatakan bahwa agresi telah meningkat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil yang tidak berdaya di Jalur Gaza.
Melansir laman Saudi Gazette, Ia mengatakan hal ini saat berpidato, atas nama Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, pada pertemuan ke-19 para menteri luar negeri Forum Dialog Kerjasama Asia (ACD) di Teheran pada Senin (24/6/2024).
Al-Khereiji mengatakan Israel terus melanjutkan operasi militernya yang telah menyebabkan ribuan korban, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Berlanjutnya operasi militer mengancam keamanan regional dan menandakan perluasan konflik. Sementara sebelumnya telah diperingatkan oleh Kerajaan Arab Saudi.
Menteri menekankan perlunya melindungi warga sipil, mengamankan akses bantuan kemanusiaan, dan mengintensifkan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan langgeng terhadap masalah Palestina. Dia juga menggarisbawahi perlunya menjamin hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Al-Khereiji juga menggarisbawahi pentingnya menggandakan upaya bersama dan memperdalam kerja sama serta koordinasi di antara negara-negara anggota ACD untuk menghadapi banyak tantangan. Hal ini terutama konflik yang semakin meningkat, meningkatnya tantangan pangan, dan ketahanan energi.
Wakil menteri menegaskan kembali penekanan Kerajaan pada perlunya melanjutkan koordinasi antar negara dan mengembangkan serta memperluas kerja sama di semua bidang. Hal ini termasuk pembangunan ekonomi, teknologi, perdagangan, investasi, keamanan regional, energi, dan bidang budaya.
Al-Khereiji menekankan bahwa Arab Saudi percaya akan pentingnya memperkuat kerja sama di bidang dan tantangan yang muncul, termasuk krisis perubahan iklim, dan meningkatkan tingkat kerja sama di bidang tata kelola global kecerdasan buatan dan teknologi baru. Dia juga menekankan pentingnya dan efektivitas aksi kolektif dalam kerangka multilateral dalam meredakan ketegangan dan mendorong dialog dan aksi bersama.
Sementara Penjabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Keni memimpin pertemuan tersebut. Acara ini dihadiri oleh para menteri luar negeri dan pejabat senior dari 35 negara, serta para pemimpin organisasi regional dan multilateral Asia.
Forum Dialog Kerja Sama Asia didirikan pada Juni 2002. Iran bergabung dengan kelompok ini pada 2004 dan menjabat sebagai presiden pada 2024. Sebanyak 35 negara Asia yang menjadi anggota forum ini, termasuk setengah dari populasi dunia, memiliki sekitar 30 persen produk domestik bruto dunia.