Negara-negara Arab Kecam Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dok.middleeasteye
YERUSALEM — Negara-negara Arab pada Sabtu (8/2/2025) mengecam keras usulan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi. Mereka menyebut rencana Netanyahu sebagai pelanggaran kedaulatan kerajaan dan hukum internasional dengan memaksa warga Palestina keluar dari tanah air mereka.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu rasis dan antiperdamaian, serta pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.
Pernyataan tersebut menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel. Selain itu juga mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.
Sekretaris jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein Al-Sheikh mengatakan, pernyataan Israel tersebut menargetkan kedaulatan Saudi, dengan menyebut komentar Netanyahu sebagai pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional.
“Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina,” imbuhnya di akun X miliknya, melansir Anadolu Agency.
“(Sikap Saudi) yang selalu menyerukan penerapan legitimasi dan hukum internasional serta berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan tersebut,” lanjutnya.
Di samping itu, Mesir juga mengecam komentar Netanyahu sebagai tidak bertanggung jawab dan sepenuhnya ditolak. Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Mesir sepenuhnya menolak pernyataan ceroboh yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan.
“Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” sebut pernyataan tersebut.
Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Sudan menganggap pernyataan Israel secara mencolok melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai garis merah.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UEA Khalifa bin Shaheen Al-Marar menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran apa pun terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka.
