Karut Marut Gas LPG 3 Kilogram

JAKARTA — Belakangan hari ini sebagian masyarakat di beberapa daerah kesulitan untuk membeli gas elpiji tiga kilogram (LPG 3 kg). Padahal, mereka mengandalkan gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan hariannya.

Sementara pemerintah disebut berupaya agar gas LPG 3 kilogram dapat tepat sasaran. Pemerintah telah menetapkan penghapusan pengecer gas LPG 3 kg secara bertahap pada Februari hingga Maret 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI Meutya Citra Wardani menyatakan keprihatinannya terhadap keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di sejumlah warung sejak diterapkannya kebijakan pelarangan penjualan gas melon tersebut di tingkat pengecer. Kendati demikian, Meutya menegaskan bahwa DPR memahami alasan pemerintah di balik kebijakan tersebut.

“Secara prinsip, kami memahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini memastikan harga jual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah demi melindungi konsumen, khususnya rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” kata dia dikutip dari laman DPR RI.

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan kuota subsidi LPG 3 kg untuk 2025, yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.

“Pada 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sedangkan kuota tahun ini hanya 407.555 metrik ton. Penyesuaian kuota ini berdampak pada masyarakat dan memicu keluhan yang belakangan muncul. Karena itu, DPR mendorong agar proses transisi ini tidak berlangsung lama serta meminta pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas di tingkat pengecer sebelum Ramadan tiba, mengingat potensi peningkatan permintaan energi,” paparnya.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII ini mengungkapkan, keberadaan warung pengecer gas melon memiliki peran penting di masyarakat. Selain mudah dijangkau, warung pengecer juga membantu mencegah antrian panjang di pangkalan resmi.

“Pemerintah harus proaktif ‘menjemput bola’ dengan mendorong warung pengecer agar segera terdaftar sebagai pangkalan resmi. Proses pendaftaran mereka sebagai mitra penyalur perlu difasilitasi dan dikawal secara langsung jika diperlukan, untuk mengatasi potensi hambatan teknis maupun administratif di lapangan,” kata Meutya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

“Kita ingin subsidi pemerintah yang baik ini betul-betul tepat sasaran. Caranya bagaimana sekarang adalah untuk yang pengecer supaya mereka mendapatkan fasilitas agar kita bisa tahu harganya berapa yang dijual dan kepada siapa saja, maka kita (akan) naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah,” kata Bahlil mengutip laman Kantor Berita Antara.

Hal ini bertujuan agar niat pemerintah juga berjalan baik, dan masyarakat juga bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah. Pembahasan soal peningkatan status pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg disebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rapat Menteri ESDM bersama Komisi XII DPR RI. Menurut Bahlil, tujuan penataan distribusi LPG 3 kg tersebut agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

“Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp 87 triliun per tahun,” kata dia.

Di samping itu Pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan, sampai saat ini pasokan gas LPG 3 kg masih dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Kasudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi (Nakertransgi) Kota Jakarta Timur, Galuh Prasiwi.

“Hasil monitoring kondisi di lapangan masih sangat aman. Tidak ada antrian warga saat membeli tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram,” kata Galuh, mengutip laman Kantor Berita Pemprov Jakarta.

Menurut dia, dari hasil penelusuran ke sejumlah distributor diketahui bahwa saat ini memang antara usulan kuota LPG Subsidi untuk Jakarta pada 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji tahun lalu. Ada pengurangan sekitar 1,6 persen.

Galuh memaparkan, awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta pada 2025 sebesar 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran elpiji di 2024 sebesar 414.134 MT.

Kemudian terdapat tanggal merah, sementara tidak diizinkan menambah dari kuota yang ada. Sehingga, untuk penyaluran 27 dan 29 Januari 2025 mengambil 50 persen dari alokasi pekan sebelumnya. Sementara, untuk 1 Januari 2025 dilakukan penarikan 50 persen dari stok 3 Januari.

Untuk mengamankan stok pada Senin (27/1/2025) lalu, diberikan penyaluran sebanyak 218.600 tabung dengan menarik 50 persen alokasi 15 – 17 Januari. Kemudian, tambahan 24 persen atau sekitar 110.440 tabung sebagai fakultatif. Untuk itu total tambahan pada 27 Januari sebanyak 329.040 tabung.