Tangkapan layar sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA — Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara Tahun 2024 resmi digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79.

“Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu, Majelis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin, yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR RI dikutip dari laman DPR RI.

Dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Bambang atau Bamsoet sapaan akrabnya mengungkapkan, momentum peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa telah bergerak maju, masih stagnan, atau justru mundur ke belakang.

“Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno, bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya,” kata dia.

Adapun Sidang Tahunan 2024 terdiri dari tiga agenda, yaitu Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan para tamu undangan. Kemudian, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Pada agenda Sidang bersama DPR dan DPD, Puan menyampaikan pidato kenegaraan.

Selanjutnya agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024. Di agenda ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Dalam sambutannya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

“Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” kata Puan.

Puan mengatakan, keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung demokratis yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

“Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,” kata Puan.

Sejumlah menteri terlihat telah tiba di Kompleks Parlemen, untuk mengikuti sidang hari ini. Mereka ialah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim; Menteri Keuangan Sri Mulyani pun turut hadir.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *